November 21, 2024
Headlines

KEUANGAN

KEBIJAKAN

Mekanisme pengelolaan pendanaan dalam UPPS mengacu pada sistem pengelolaan keuangan PT dan regulasi-regulasi terkait. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pimpinan PT yang relevan untuk mengatur pemerolehan, pengelolaan dan penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM di UPPS yang dijabarkan secara lebih teknis dalam peraturan Rektor dan Keputusan Rektor serta Keputusan Dekan maupun Standar Opersional Prosedur (SOP), yaitu:

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. http://bit.ly/uu_17_2003
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. http://bit.ly/pp_23_2005
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi Bagi Pejabat Pengeola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum dan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK 05/2007 tentang pedoman Remunerasi bagi penjabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. http://bit.ly/pmk_73_2007
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta DIPA BLU. http://bit.ly/pmk_92_2011
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah. http://bit.ly/pmk_180_2016
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 60 Tahun 2021 tentang Standar pelayanan Minimal Universitas Pattimura. http://bit.ly/pmk_60_2021
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. http://bit.ly/pmk_95_2016
  8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Npmor 52 Tahun 2017. http://bit.ly/permen52_statuta_unpatti
  9. Permenristekdikti no 39 Tahun 2016 tentang Penetapan BKT dan UKT. http://bit.ly/permen39_2016_bkt_UKT 
  10. UU PNBP No 9 Tahun 2018. http://bit.ly/uu_9_2018
  11. KMK 100/ Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif PTN BLU UNPATTI. http://bit.ly/pmk_100_2021
  12. Keputusan Rektor PO 148 Tahun 2022 tentang Jenis Tarif UNPATTI. http://bit.ly/sk_rektor148
  13. SK Dekan Nomor 64/UN 13.1.3/SK/2019 tentang Penetapan Nama Penerima Dana Penelitian Hibah Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
  14. SK Dekan Nomor 422/UN13.1.3/SK/2020 tentang Penetapan Nama Penerima Dana Penelitian Hibah Unggulan Fakultas keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
  15. SK Dekan Nomor 528/UN13.1.3/SK/2021 tentang Penetapan Nama Penerima Dana Penelitian Hibah Unggulan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
  16. SK Dekan Nomor 339/UN13.1.3/SK/2021 tentang Pengangkatan Dosen Program FKIP Mengabdi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
  17. SK Dekan Nomor 209/UN13.1.3/SK/2022 tentang Penetapan Nama Penerima Dana Pengabdian dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Tahun 2022.
Translate »